Aceh Bangun Pemondokan Haji di Arab Saudi

Banda Aceh - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh merencanakan pada akhir tahun 2010 akan membangun sebuah hotel sebagai tempat pemondokan (Baitul Asyi)

Ketua BWI Umumkan Susunan Pengurus BWI 2014-2017
Pemkot akan Mendata Tanah Wakaf
Posisi Bank dalam Wakaf Uang

Banda Aceh – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh merencanakan pada akhir tahun 2010 akan membangun sebuah hotel sebagai tempat pemondokan (Baitul Asyi) untuk menampung para jemaah haji asal provinsi itu saat menunaikan rukun Islam kelima di Mekkah, Arab Saudi. Lokasi pembangunan tersebut berada di kawasan Al-Aziziyah Junubiyah yang tanahnya telah dibeli dari hasil pengelolaan aset wakaf orang Aceh di Arab Saudi pada abad 18 silam.

Lokasinya berada sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram dan 2 kilometer dari Mina. Setelah selesainya pembangunan yang direncanakan berlangsung hingga 2013, diharapkan bisa menampung sekitar 5.000 orang jamaah haji Aceh, sehingga dengan adanya tempat pemondokan itu, bisa mengurangi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) para tamu Allah tersebut nantinya.

“Insya Allah, pada akhir tahun ini kita akan membangun sebuah asrama tempat pemondokan jemaah haji Aceh yang tanahnya telah dibeli dua bulan lalu oleh pihak Nadhir Wakaf Aceh di Mekkah yang berada di kawasan Al Aziziah,” ujar Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar saat melantik Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Banda Aceh Tahun 1431 Hijriah, di Asrama Haji Banda Aceh, (22/9).

Menurut Nazar, pihaknya atas nama Pemerintah Aceh berharap lokasi pembangunan Baitul Asyi itu tidak dipindahkan ke daerah lain. Karena, kata Wagub, Al-Aziziah Junubiyah adalah kawasan yang sangat strategis karena dekat dari Masjidil Haram.

“Jika di lokasi itu jadi dibangun Baitul Asyi, jemaah haji Aceh akan mendapat kemudahan seperti ongkos haji akan lebih murah,” jelasnya.

Beberapa Lantai

Disebutkan, pembangunan gedung asrama Aceh itu terdiri beberapa lantai, mungkin sekitar dua tower yang. Nanti juga diminta travelis khusus dari Kerajaan Arab Saudi untuk bisa menggunakan transportasi sendiri, sehingga konsekwensinya nanti BPIH jemaah haji Aceh nanti dua atau tiga tahun lagi lebih rendah karena uang transportasi lokal di sana, uang makan dan uang akomodasi tidak perlu lagi masuk ke BPIH, hanya ongkos pesawat saja sekitar 2.500 Dolar AS dan lain-lain.

Nanti jemaah haji Aceh bisa bawa makanan sendiri, masak sendiri tidak ada masalah karena tempatnya sudah khusus dan itu tidak bertujuan kita ekslusifkan Aceh dari Indonesia, tidak sama sekali. Itu memang wakaf yang harus kita jalankan amanahnya,” jelasnya.

Wagub juga akan berhaji dengan menggunakan haji plus dengan keluarganya juga akan menindaklanjuti hal tersebut supaya lebih cepat. “Nanti saya ke sana, kita akan desain gambar, tata ruang dan sedikit lagi status tanah ukurannya berbeda dengan yang dikasih pemilik tanah dengan yang asli. Jadi ini sedang diproses di pengadilan disana,” ujarnya.

Selain membangun asrama yang diharapkan rampung dibangun 2-3 tahun ke depan, pihak Nadhir Wakaf juga berencana menyediakan bus khusus untuk jamaah haji asal Aceh. Bahkan, lanjutnya, berdasarkan informasi yang diterima, pihak Kerajaan Arab Saudi akan memberikan izin kepada bus jemaah haji Aceh.

Menyangkut status dua Hotel Ramada di Kawasan Jiad, Mekkah yang dibangun investor di tanah wakaf Aceh di Mekkah, Wagub mengatakan sampai saat ini kedua hotel yang jaraknya sekitar 500 meter dari Masjidil Haram tersebut masih dikelola pihak investor dan Aceh hanya menerima bagi hasil dari total keuntungan hotel tersebut.

“Uang dari bagi hasil tersebut selama ini telah digunakan untuk pembelian tanah sebagai tempat pembangunan Baitul Asyi di Mekkah dan sebagian lainnya dikembalikan kepada setiap jemaah haji asal Aceh dalam bentuk uang,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wagub Nazar juga menjelaskan, untuk tahun ini sebagaimana empat tahun terakhir, jemaah haji asal Aceh kembali akan memperoleh dana kompensasi wakaf Baitul Asyi di Kota Mekkah.

“Harapan kita jemaah haji kita dapat menggunakan kompensasi tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan malah menjadi ladang amal yang sia-sia seperti belanja yang tidak perlu. Kepada petugas yang kita tunjuk mewakili Pemprov Aceh, dapat mengatur atau memfasilitasinya sehingga proses pembagian dana wakaf Baitul Asyi berjalan tertib dan lancar,” harapnya. (anls/mhd)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: