Blitar – Sertifikat wakaf adalah modal utama dalam pengembanagan aset wakaf. Karena itu, banyak aset wakaf yang terbengkalai akibat ketidakjelasan dari sisi legalitas. Hal ini juga disadari Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Blitar. Untuk itu, ia menggandeng Badan Pertanahan Negara (BPN) Blitar, untuk mendata seluruh aset milik NU, yang mayoritas adalah aset wakaf.
Pendataan kali ini diKhususkan soal pensertifikatan tanah wakaf yang selama ini ditempati untuk masjid dan lembaga pendidikan milik NU.Dalam kerjasama pendataan ini, ditemukan bahwa ratusan masjid-masjid NU di Blitar, mayoritas belum jelas kepemilikannya. Demikian dinyatakan Ketua PCNU Kabupaten Blitar, KH Noer Hidayatulloh Dawami, usai mengadakakan pertemuan dengan tim Wakfiyah NU Kabupaten Blitar dan BPN di Kantor PCNU Kabupaten Blitar, belum lama ini.
Pertemuan yang diikuti para ketua nazhir dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. “Akan kami upayakan pertengahan tahun ini masalah ini akan diselesaikan,” ujar Kiai Noer, sapaan akrab KH Noer Hidayatulloh.
Menurut Kiai Noer, guna mensukses kan masalah tersebut, akan dilakukan beberapa upaya. Di antaranya akan membentuk tim khusus dan melakukan studi banding keluar daerah.
“Agar rencana ini segera terealisasi, maka telah dibentuk tim. Selain itu NU akan melakukan studi banding ke PCNU Sidoarjo,” kata Kiai Noer yang juga pengasuh pondok pesantren Darur Roja’ Selokajang, Srengat Blitar ini.
Ketua tim pelaksana kerjasama ini dijabat oleh H Imam Asyari. Ia selama ini menjabat sebagai ketua lajnah wakaf PCNU Kabupaten Blitar. “Kiai Asyari dan teman-teman yang nanti akan mengandle masalah ini,” katanya.
Mengapa harus PC Sidoarjo yang dijadikan sasaran studi banding? Menurut Kiai Noer, dari berbagai informasi, PC NU Sidoarjo yang selama ini dikenal bagus dalam pengelolaan asset. Khususnya terkait dengan masalah wakaf.
“Aset NU Kabupaten Blitar sangat banyak. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang professional. La langkah awalnya dengan jalan mensertifikatkan semua wakaf yang ada. Biar semua jelas, mana yang milik NU dan mana yang tidak,” katanya.
Sementara itu Kepala BPN Blitar, Suwanto, membenarkan langkah itu. “Ini merupakan langkah baik agar semua asset milik organisasi terorganisir dengan baik. Untuk itu kami akan bantu semaksimal mungkin agar segera terealisasi,” katanya.
“Kami juga akan membentuk tim khusus guna membantu NU untuk sosialisasi hingga ke desa-desa,” tambah Suwanto.
Langkah NU ini mendapat sambutan baik dari LP Ma’arif dan Muslimat NU. “Kami sangat senang kalau memang hal ini bisa direalisasikan. Muslimat NU Blitar punya ratusan TK dan Play Grup. Namun status tanahnya banyak yang belum jelas,” ungkap Hj Masluchi dari Muslimat.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua LP Ma’arif NU, H Sumanto, “Kami sangat berterima kasih kalau memang NU akan melakukan ini. Sudah lama rencana seperti ini kami tunggu. Ma’arif memiliki sekolah ratusan tempat. Namun sebagain diantaranya rata-rata tanahnya masih belum jelas kepemilikannya. Untuk itu kami akan ikut aktif membantu agar segera terealisasikan,” ungkap Sumanto. (ika/nu/au)
