BWI.go.id - Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan audiensi dengan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, Senin, (22/07/2024). Dalam pertemuan ini, Ketua BWI,
BWI.go.id – Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan audiensi dengan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Senin, (22/07/2024). Dalam pertemuan ini, Ketua BWI, Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, menyampaikan beberapa poin penting terkait perkembangan wakaf di Indonesia.
Dalam audiensi tersebut, Prof. Kamaruddin memperkenalkan kepengurusan baru BWI periode 2024-2027 yang dipimpinnya. Beliau juga menyampaikan bahwa wakaf tanah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 6 persen setiap tahun. Selain itu, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 180 triliun rupiah, dengan capaian wakaf uang nasional saat ini sebesar 2,7 triliun rupiah.
“Alhamdulillah wakaf kita saat ini mengalami perkembangan signifikan. Untuk wakaf tanah, tiap tahun pertumbuhannya 6 persen,” kata Prof. Kamaruddin Amin.
Untuk meningkatkan capaian wakaf, BWI mencanangkan program strategis “Gerakan Indonesia Berwakaf”. Program ini mencakup aktivasi wakaf uang ASN Kemenag, wakaf calon pengantin (Catin), jamaah haji dan umroh, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), serta mendorong partisipasi pemangku kepentingan lainnya.
“Kami sedang menggagas ‘Gerakan Indonesia Berwakaf’, diantaranya dengan mengaktivasi wakaf uang ASN Kemenag, wakaf calon pengantin, jamaah haji dan umroh, BKM, serta mendorong pemangku kepentingan lainnya,” ujar Prof. Kamaruddin.
KH. Ma’ruf Amin memberikan apresiasi atas perkembangan wakaf di Indonesia dan menceritakan sejarah serta tantangan dalam pengembangan wakaf, terutama wakaf uang. Pada tahun 2002, sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ma’ruf Amin mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang, dengan mempertimbangkan kekalnya nilai pokok (asali) dari wakaf uang tersebut.
“Jika kita merujuk pada kekalnya harta benda wakaf pada ‘ain-nya (materi bendanya), maka wakaf uang tidak boleh, karena fisik wakaf uang akan habis. Untuk itu, kita ambil kekalnya pada asali-nya (pokoknya). Sehingga pada tahun 2002, kita keluarkan fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang,” jelas KH. Ma’ruf Amin.
Wakil Presiden juga mengisahkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia dan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah, termasuk inisiatif Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang diinisiasi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
“Bahkan sekarang ada lagi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Kalau deposito saja, lebih rendah kan ya, dengan CWLD ini kita harap manfaat wakaf memberikan dampak lebih besar. Dan jangan lupa, penempatan dan investasi wakafnya di lembaga keuangan yang aman dan terpercaya. Kita punya, Bank Syariah Indonesia. Jangan sampai wakaf kita tidak aman,” ujar KH. Ma’ruf Amin.
KH. Ma’ruf Amin mendukung penuh “Gerakan Indonesia Berwakaf” dan mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk turut serta dalam gerakan ini.
“Gerakan Wakaf Nasional jangan hanya di tingkat nasional. Provinsi-provinsi atau daerah-daerah juga harus digerakkan. Yang saya tahu itu Riau dan Sumbar sudah melakukan gerakan Riau Berwakaf, Sumbar Berwakaf. Kita harap nanti ada Jabar Berwakaf, Jakarta Berwakaf, dan seterusnya,” tutup KH. Ma’ruf Amin.
Dalam audiensi ini, Prof. Kamaruddin Amin juga mengundang Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin untuk hadir dan memberikan arahan pada puncak Harlah BWI ke-17 yang akan diselenggarakan akhir Agustus 2024. Wakil Presiden menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara tersebut.
Audiensi antara Badan Wakaf Indonesia dengan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin mencerminkan komitmen bersama untuk mengakselerasi perkembangan wakaf di Indonesia, serta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam “Gerakan Indonesia Berwakaf”.
Turut mendampingi Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin bertemu Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Dr. KH. Tatang Astaruddin (Wakil Ketua BWI ), Dr. KH. Ahmad Zubaidi (Wakil Ketua BWI), Anas Nasikhin (Sekretaris BWI), dan Wahyu Muryadi (Bendahara BWI).
COMMENTS