Oleh M. Cholil Nafis, Wakil Sekretaris BWI.

Menurut Imam Nawawi, wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Sedangkan Undang Nomor 41 tentang wakaf Pasal (1) mendefinisikan wakaf  adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu terntentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Definisi menurut undang-undang ini telah mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf, termasuk adalah wakaf uang. Demikian juga diakomudir tentang wakaf dalam jangka waktu terntu, meskipun wakaf seperti ini tidak banyak dibahas oleh para ulama fiqh salaf. Secara sepesifik, undang-undang tentang wakaf memuat bagian yang mengatur wakaf uang.

Di berbagai negara, harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang. Penggunaan wakaf uang telah lama dikenal dalam pemerintahan Islam. M.A. Mannan dalam bukunya menyebutkan bahwa penggunaan wakaf uang  telah ada semenjak  zaman Pemerintahan  Utsmaniyah. Penggunaan wakaf uang  juga dikenal pada masa kekhalifahan Ottoman. Di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut.

1. Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, sudah diatur berbagai hal yang penting dalam pengembangan wakaf. Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Tentang Wakaf, wakaf uang juga diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 UU tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2)  Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari’ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Perbedaan spesifik tentang wakaf yang diatur pada Pasal 28 sampai Pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keluangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Dalam keputusan Menteri Agama RI telah menetapkan lima LKS penerima wakaf uang, yaitu BNI Syaria’ah, Bank Mu’amalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Jogya Syaria. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertfikat. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia (nomor 01 tahun 2009), sertifikat dapat diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta ripiah) dengan menyertakan asal usul uang dan identitas lengkap wakifnya.

Dalam Undang-undang Tentang Wakaf  disebutkan  perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan (Pasal 48). Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Dalam Pasal  47 ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1).

Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf;
b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
d. memberhentikan dan mengganti nazhir;
e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Adapun ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam Pasal 50 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menunjukan peran penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana muslim untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendanaan kepada pemerintah. Wakaf terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik berupa kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan.
Wakaf uang lebih fleksibel dan manjadi pendorong terhadap wakaf benda tidak bergerak agar lebih produktif. Indonesia memiliki aset wakaf tanah yang luas yang dapat dikembangkan melalui wakaf uang. Jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2.686.536.565,68 M2.

Wakaf uang memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Ketiga, wakif tidak perlu menunggu kaya raya atau tuan tanah untuk berwakaf karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif
Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah yang sangat besar.

Mereka tidak harus menunggu menjadi ‘tuan tanah’ untuk menjadi waqif. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf uang. Disebutkan hasil penelitian yang dipublikan PIRAC tahu 2002, 96 persen kedermawanan diperuntukkan untuk perorangan, 84 persen untuk lembaga keagamaan dan 77 persen untuk lembaga non keagamaan.

Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jumlah penduduk Indonesia 237 juta jiwa, yang mayoritas beragama Islam (BPS, 2010). Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Bisa dibayangkan, jika ‎‎20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, ‎maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun.
Jika 50 juta orang yang ‎berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, per bulan maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulan (Rp 1,2 triliun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). Sungguh suatu ‎potensi yang luar biasa.

Menurut asumsi Mustafa Edwin Nasution (2006: 43-44) tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp500.000 hingga Rp10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar Rp. 3 Triliun pertahun dari dana wakaf

Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Pengumpulan wakaf uang di Indonesia telah dimulai sejak pencanangan wakaf uang yang telah dideklarasikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 8 Januari 2010. Badan wakaf Indonesia berupaya terus mengkampanyekan penghimpunan wakaf uang yang bersekala nasional dan internasional. Sementara wakaf uang ditingkat lokal dan nasional diserahkan kepada lembaga wakaf yang dikelola oleh masyarakat yang sudah lama bergerak dan aktif mengelola wakaf.

Kemudian, Dana wakaf yang terkumpul ini digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke ‎dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif. Misalnya pengembangan wakaf uang dalam produk lembaga keuangan syariah atau membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih massif.

Kemudian, keuntungannya dapat ‎dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat dan bangsa secara keseluruhan.
Pengembangan wakaf uang dapat pula dilakukan dengan cara memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal untuk pengelolaan dan pengembangannya. Wakaf uang dengan mudah mengembangkan wakaf tanah yang kurang maksimal dalam pengelolaannya, baik di desa atau di kota sesuai dengan potensi ekonominya. Tanah wakaf yang berada di kawasan industri dapat dibangun lahan pertokoan dan perdagangan, di kawasan pemukiman dapat dibangun rumah susun sewa sederhana (rusunawa) yang hasilnya dapat mensubsidi kredit perumahan masyarakat miskin, di daerah wisata yang strategis, dapat dikembangkan dengan cara membangun pusat pelatihan, hotel, rumah sakit dan pusat perdagangan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat pula mengambil bentuk seperti “wakaf tunai”, yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf tunai (cash waqf) istilah yang dipopulerkan oleh Profesor M.A. Mannan, dengan Social Investment Bank. Ltd (SIBL)-nya merupakan bagian yang menjadikan wakaf uang sebagai sumber dana tunai. Konsep Temporary Waqf , pemanfaatan dana wakaf dibatasi pada jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada waqif. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan wakaf uang untuk membiayai sektor investasi berisiko, yang risikonya ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah.

Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Pertama, Wakaf Uang dapat diinvestasi dalam produk Lembaga Keuangan Syariah, khusus wakaf uang dalam jangka waktu tertentu harus diinvestasikan ke Produk Bank syariah. Investasi wakaf uang atas asas bagi untung (mudharabah) atau berdasarkan penyewaan pengelola.
Wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk mudharabah/wadi’ah (deposito) di Bank Islam tertentu atau unit investasi lainnya. Pada saat yang demikian, nazhir wakaf dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan  hasilnya kepada orang  yang berhak mendapatkannya (mauquf ‘alaih). Sebagai nazhir, juga bisa memindahkan  investasi uang wakaf dari satu bank Islam ke bank Islam. Akan tetapi, nazhir tidak bisa  mengambil keputusan investasi uang wakaf dengan sendirinya, karena kewenangan dalam menginvestasikan uang wakaf terbatas kepada prosedur dan memilih model investasinya.

Kedua,  bentuk wakaf investasi  banyak dilakukan orang saat ini  dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum.

Bentuk yang sederhana dari sistem wakaf ini adalah dengan membentuk cara bekerja sama dengan pihak ketiga atau dengan cara mengembangkan tanah wakaf. Badan wakaf bisa membolehkan dirinya menerima wakaf uang untuk  mendanai proyek wakaf tertentu, seperti pabrik pembangunan perangkat komputer, kemudian memberikan hasilnya untuk tujuan wakaf tertentu seperti untuk yayasan  anak yatim piatu dan sebagainya. Dengan banyaknya hasil wakaf yang diperoleh, tujuan wakaf bisa  banyak dan terdiri dari beberapa macam bentuk amal kebaikan. (Mundzir Qahaf, 2005: 199).

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Demikian juga Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS. Dari hasil pengelolaan bersih harta benda wakaf, nazhir dapat menerima keuntungan tidak melebihi 10% dan penyaluran hasil dan manfaat wakaf kepada peruntukannya (mauquf ’alaih) tidak kurang dari 90%. Ketentuan Undang-undang wakaf ini untuk memaksimalkan fungsi perwakafan.

***

Wakaf uang dalam khazanah Islam telah berlangsung sejak lama, tetapi dibeberapa negara Islam baru disadari akhir-akhir ini. Di Indonesia baru resmi menjadi ketetapan hukum sejak tahun 2002 ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang. Kemudian Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disahkan yang secara khusus menetapkan mengenai tata cara wakaf uang dan cara pengelolaannya. Wakaf uang sudah menjadi ketetapan hukum nasional dan menjadi isu penting dalam perwakafan Indonesia guna memaksimalkan fungsi perwakafan dan menggerakkan ekonomi umat

Kini Wakaf uang telah menjadi gerakan nasional sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan gerakan wakaf uang di Istana Negara pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf telah menfasilitasi keinginan orang untuk berwakaf tanpa menunggu menjadi orang kaya atau mempunyai tanah yang luas. Wakaf uang kemudian dikelola dalam produk keuangan syariah dan sebagian sudah diinvestasikan langsung kepada sektor riil produktif.

Daftar Pustaka

Ahmad Fayumi (1926), Al-Mishbah al-Munir fi Gharibi Syarh al Kabir li al-Rafi’i, Cairo: Al-Amirah, cet. VI, juz I
Ali bin Yusuf al Hakim (1986), Al Dohat al Musytabakah fi Dhawabith Dar al-Sakkah,
Anesttas al-Kramly (1987), Al-Nuqud al-‘Arabiyah aw al-Islamiyah wa al-Namiyat, Al-Markaz al-Islami li al-Thiba’ah wa al-Nasyr.
Ahmad Hasan (2005), Al-Auraq al-naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami, Terjemah: Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I.
Abdul Aziz al-Maqthari (1985), Al-Nuqud wa al-Siyasat al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Yaman al-Hadits, Bairut: Dar al-Hadatsah.
Al-Fairuzabady (1986), Al-Qamus al-Muhith, Bairut: Al-Muassasah al-risalah, cet. I Materi: naqada
Al-Sarkhasy (t.t), Al-Mabsuth, Bairut: Dar al-Marifah, juz II, h. 14 kitab: al sharf.
Boumoul and Gandlre(1964),  Ilmu al-Iqtishad, al ’Amaliyat wa al Siyasat al-Iqtishadiyah, Baghdad: As’ad
Cholil Nafis (2006), sambutan, dalam buku, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, editor, Mutafa Edwin Nasution, Ph.D dan  Dr. Uswatun Hazaña, Yakarta: PSTTI-UI, cet. II.
Fauzi Athawi (1989), Fi al-Iqtishad al-Siyasi al-Nuqud wa al-nuzhum al-Naqdiyah, Beirut: dar al_fikr al-‘Arabiy, cet. I
Ibnu Khaldun (1988), Al Muqaddimah, Bairut: Dar al-Fikr, cet. II, 478
Ibnu Rusyd (1992), Bidayat al-Mujtahi wa Nihayat al-Muqtashid, Bairut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, cet. I juz 2
Imam Nawawi, Tahrir al-Fazh al-Tanbih, Damaskus: Darul Qalam.
Ja’far bin Ali al-Dimasyqi (1977), Al-Isyarat ila Mahasin al-Tijarah, Tahqiq Al-Basyari al-Syorbaji, Alexandria: Al-Ghad, cet. I
J.G. Mitukhin (1979), Musykilat al-Nuqud wa al-Anzhimah al-Naqdiyah, terjemah Arif Dalila, Beirut: Dar al-Thali’ah, cet. I
J.P. Croward (t.t.), Al-Mujaz fi al-Iqtishadiyat al-Nuqud, Kairo: Dar al Fikr
Muhammad al-Baqir al-Huseini (1966), Al-Umlat al-Islamiyah fi al-‘Ahdi al-Atabiki, Baghdad:  Dar al-Jahizh
Mahmud Muhammad Babelli (1989), Al-Mashari al-Islamiyah Dlarurat Hatmiyah, Bairut: Al-Maktab al-Islami, cet. I
Muhammad Zaki Syafi’i (1982), Muqaddimah fi al-Nuquh wa al-Bunuk, Dar al-Nahdlah al-’Arabiyah
Mannan, Sertifikast Wakaf Tunai , Sebuah Inovasi Instrumen Keunagna Islam, (Jakarta :CIBER dan PKTTI-UI,2001)
Mannan, Lesson of Experience of Social Investment Bank in Family  Empowerment Micro-credit for Poverty Alleviation : A Paradigme Shift in Micvro-Finance
Mustafa Edwin Nasution, Wakaf  Tunai Dan Sektor Volunteer, dalam buku, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, ed. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Dr. Uswatun Hasanah (2006), cet. II,  Jakarta: PSTTI-UI
Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf  Produktif, (Jakarta, Khalifa, 2005)
Nizham Muhammad Nori al-Syamri (1987), Al-Nuqud wa al-Masharif, Mousuol: Dar al-Kutub lil alThiba’ah wa al-Nasyr
Sahir Hasan (1985), Al-Nuqud wa al-Tawazun al-Iqtishadi, Alexandria: Muassasah Syabab alJami’ah li al-Thiba’ah,
Tahqiq Husein Mu’nis, Kairo: Dar al-Syuruq, cet. II.

KMA RI No 92 Tentang Penetapan PT. BNI (Persero) Tbk. Divisi Usaha Syariah sebagai LKS P
KMA RI No 93 Tentang Penetapan PT. BMI Tbk. Divisi Usaha Syariah sebagai LKS PWU
KMA RI No 94 Tentang Penetapan PT. DKI Jakarta Syariah sebagai LKS PWU
KMA RI No 95 Tentang Penetapan PT. BSM sebagai LKS PWU
KMA RI No 96 Tentang Penetapan PT. BMSI sebagai LKS PWU
Himpunan Peraturan BWI 2011
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf